Rakor Monev Aksi Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial di DIY

          Pada FGD sebelumnya Tim Ketahanan Ekonomi dan Sosial sudah mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang masih dialami oleh DIY yaitu nilai-nilai merah pada pengukuran indikator ketahanan ekonomi yang dilakukan oleh Lemhanas. Beberapa Rapor merah tersebut meliputi permasalahan rendahnya nilai tukar nelayan, tingkat kemiskinan di pedesaan yang tinggi, tingkat pengangguran tersembunyi yang tinggi serta tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk (Gini Rasio Pengeluaran) yang tinggi. Beberapa permasalahan ini penting untuk segera ditindak lanjuti agar tidak memicu permasalahan sosial di masyarakat nantinya.

         Pada Tahun 2017 Badan Kesbangpol DIY membuat Rencana Aksi Penguatan Ketahanan ekonomi dan sosial dalam bentuk sinkronisasi program kegiatan yang bisa mendukung penyelesaian permasalahan yang ada di DIY. Penguatan kondisi ketahanan di DIY harus lebih meningkat yaitu bagaimana cara membuat DIY menjadi lebih tangguh kondisi sosial dan ekonominya. Penguatan ini tidak hanya untuk penguatan kondisi ekonomi berupa fisik saja tetapi juga kondisi  sosial/ non fisik juga harus berdampingan. Penguatan sector ekonomi fisik perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial yang semakin menonjol di DIY dan penguatan sosial ini untuk menangani berbagai masalah sosial yang ada, misalnya permasalahan klitih yang mengancam kondusivitas dan kenyamanan masyarakat DIY.

        Koordinasi-koordinasi antar instansi pemerintah yang bertanggungjawab serta keterlibatan stakeholder terkait memang harus lebih dikuatkan tetapi perlu ada langkah kongkrit lainnya yang lebih bisa cepat untuk merespon permasalahan yang ada. Dengan kemajuan teknologi saat ini begitu banyak yang bisa dilakukan, misalnya banyak bermunculannya gerakan-gerakan masyarakat di media sosial yang bisa menggerakkan keterlibatan masyarakat untuk ikut membantu pemerintah dalam penguatan ketahanan ekonomi dan sosial. Chanal/saluran-saluran tersebut harus dibuka dan diapresiasi oleh Pemerintah sehingga penanganan permasalahan di masyarakat bisa tertangani Bersama-sama.

         Langkah yang lebih maju dalam mempercepat proses koordinasi perlu dibuat system untuk mempermudah masyarakat melaporkan kondisi di sekitarnya, dan Pemerintah bisa lebih cepat memantau kondisi di masyarakat dalam bentuk digital. System ini dibuat sebagai early system warning bagi pemerintah dalam membaca kondisi masyarakat. Hal inilah yang perlu kita bahas lebih lanjut untuk mempercepat penanganan permasalahan di DIY.

         Selain membuat early warning system dalam melihat kondisi DIY perlu ada langkah yang lebih focus dari Instansi penanggungjawab untuk mensinkronkan program kegiatan di masing-masing OPD untuk merubah indikator yang masuk rapor merah menjadi hijau/lebih tangguh. Dalam kegiatan Rakor Monev ini diharapkan memiliki output berupa catatan Evaluasi Hasil Penyusunan konsep dan indikator ketangguhan ekonomi dan ketangguhan sosial DIY yang telah disinkronkan dengan indikator Lemhanas, catatan ini diharapkan dapat disampaikan kepada Gubernur dan menjadi rujukan perbaikan kebijakan terpadu ketangguhan ekonomi dan sosial DIY serta panduan penyelarasan program dan kegiatan baik oleh OPD maupun warga masyarakat.

          Untuk menindaklanjuti hal tersebut Badan Kesbangpol DIY melaksanakan koordinasi dengan semua stakeholder terkait melalui kegiatan Rakor Monev Tim Ketahanan Ekonomi yang dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Juli 2018 di bertempat di Kantor Badan kesbangpol DIY dengan tema “Upaya Membangun Sinergi Antara Pemerintah Daerah DIY dan Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi dan Sosial”.

Share Halaman ini